Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pada 8 Februari 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, aset kripto resmi dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai komoditas.

Sebelumnya, Bank Indonesia secara tegas telah menyatakan larangan terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini disebabkan pada undang-undang telah jelas disebutkan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya menggunakan mata uang Rupiah. 

Pelarangan ini hanya ditujukan untuk penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Keberadaan cryptocurrency sebagai aset komoditas masih diakui dan dianggap legal.

Pihak dalam perdagangan aset kripto berdasarkan Peraturan Bappebti

Dalam peraturan Bappebti ini, ada beberapa hal dan pihak yang wajib dilibatkan dalam perdagangan aset kripto. Adapun hal dan pihak tersebut adalah:

1. Aset kripto

Aset kripto yang dimaksud dalam peraturan ini adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. 

Aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka jika telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti ke dalam daftar aset. Untuk masuk ke dalam daftar, aset kripto harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain berbasis distributed ledger technology, berupa aset kripto utilitas atau aset kripto yang di-backup aset, dan nilai kapitalisasi pasar aset kripto tersebut masuk ke dalam peringkat 500 besar coinmarketcap.

2. Bursa berjangka

Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual-beli komoditas berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh bursa berjangka yang telah disetujui oleh Kepala Bappebti. Untuk bisa mendapatkan persetujuan, bursa berjangka harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 1,2 triliun. 

Bursa berjangka juga diharuskan memiliki paling sedikit 3 pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) untuk menjamin keamanan bertransaksi.

3. Pedagang fisik aset kripto

Bursa berjangka dapat menunjuk Pedagang Fisik Aset Kripto untuk memfasilitasi transaksi Pasar Fisik Aset Kripto. Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto, baik atas nama diri sendiri maupun sebagai fasilitator transaksi Pelanggan Aset Kripto.

Persetujuan untuk Pedagang Fisik Aset Kripto agar dapat memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto bisa diperoleh dengan memenuhi beberapa persyaratan. Pedagang Aset Kripto harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 800 miliar. 

Syarat lainnya adalah Pedagang Aset Kripto memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi Client Support, serta Divisi Accounting dan Finance, memiliki sarana perdagangan online yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, dan memiliki minimal 1 pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

4. Pelanggan aset kripto

Pelanggan aset kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan kata lain, pelanggan aset kripto adalah pihak pembeli atau penjual.

Untuk dapat bertransaksi, pelanggan aset kripto perlu memiliki akun yang telah lulus proses identifikasi dan verifikasi, serta memiliki saldo aset kripto yang cukup.

5. Pengelola tempat penyimpanan aset

Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan aset kripto untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan penyerahan aset kripto.

Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto juga perlu mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti agar dapat beroperasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 800 miliar.

Selain itu, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto juga harus memiliki struktur organisasi, sarana penyimpanan online, dan minimal 1 pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

6. Lembaga kliring berjangka

Lembaga kliring berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi pengkliringan dan penyelesaian transaksi perdagangan aset kripto, lembaga kliring berjangka harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 1,2 triliun.

Mekanisme perdagangan aset kripto di Indonesia

Cara memulai perdagangan aset kripto, Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko seperti fluktuasi harga, serta membuat perjanjian dengan Pelanggan Aset Kripto. Hal ini semacam syarat dan ketentuan yang sering ditemukan sebelum mendaftar di sebuah aplikasi atau website.

Setelah menyetujui dan membuat perjanjian, Pelanggan Aset Kripto akan diberikan akun oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk dipergunakan dalam melakukan transaksi aset kripto. Akun ini harus diverifikasi dulu dengan mengisi kelengkapan data untuk menghindari pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pelanggan yang akan melakukan transaksi aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menempatkan dana transaksi pada rekening terpisah atas nama Pedagang Fisik Aset Kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka. Dengan kata lain, proses serah-terima dana transaksi dalam Rupiah hanya dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer antar rekening bank. 

Pelanggan dapat melakukan transaksi apabila memiliki kecukupan dana dan saldo aset kripto. Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang memfasilitasi transaksi apabila nasabah tidak memiliki kecukupan dana dan saldo aset kripto. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto yang difasilitasi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka. 

Apabila ingin melakukan penarikan aset kripto dan dana, pelanggan terlebih dahulu mengajukan tujuannya ke Pedagang Fisik Aset Kripto lalu diteruskan ke lembaga kliring berjangka. Penarikan aset kripto dan dana dapat dilakukan jika identitas penarik telah berhasil diverifikasi.

Adanya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 ini, menjadi sebuah angin segar bagi dunia cryptocurrency di Indonesia. Walaupun masih diakui sebatas komoditas, tapi transaksi aset kripto sudah terlindungi oleh hukum dan bisa dilakukan lebih aman.

Email

Email

CoinToday.id © 2019. All rights reserved.

CoinToday.id © 2019. All rights reserved.